Jakarta, – (Asta Cita Media)
Forum Kedaulatan Kesehatan Rakyat, yang dipimpin oleh Dr. Ribka Tjiptaning baru saja menggelar konferensi pers pada Rabu 05/2/2025 di Cikini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Ribka bersama Kedaulatan Kesehatan Rakyat mengangkat isu-isu kritis terkait kebijakan kesehatan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, serta situasi nasional yang semakin carut-marut, khususnya dalam sektor kesehatan.
Dr. Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa situasi ini berawal dari keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan.
“Banyak rakyat susah berobat menggunakan BPJS, padahal semangat awal BPJS lahir itu dari semangat untuk meng-cover semua lapisan masyarakat. Biar bisa memotong birokrasi kita yang carut-marut, karena harapan Bu Mega saat itu ada universal coverage, semua rakyat di tanggung oleh negara (saat sakit).”Ujar Ribka.
Ia bersama relawan yang hadir meminta di momentum 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo untuk serius dalam menangani isu kesehatan, disampaikan untuk tidak hanya berfokus pada program Makan Bergizi Gratis.
“Pemberian makanan bergizi gratis itu boleh, dan baik saja tapi jika tujuannya untuk mengentaskan stunting tidak tepat. Karena stunting itu hulunya pada
Ibu hamil dan Balita (bayi bawah dua tahun) atau maksimal (program MBG) diberikan pada anak PAUD.
Kalau SMP-SMA sudah telat.” Terangnya disela-sela
konferensi pers Ribka geram dengan kebijakan Menkes Budi Sadikin yang meminta masyarakat untuk menggunakan asuransi swasta untuk menunjang kesehatan yang lebih baik, Disebut iuran 48 ribu murah, itu konyol sekali pernyataan menkes.
Negara itu harusnya menjamin, tidak boleh ada satu orang pun tidak mendapat fasilitas kesehatan.
Saya rekomendasi presiden deh, suruh Dirut BPJS dan Menkes itu diskusi dengan kita, karena banyak anggaran negara menguap begitu saja ”katanya.
“Kami menolak menolak Program MBG
secara asal-asalan, harus ada evaluasi.
Terakhir saya minta presiden melalui pemerintahan untuk membeli RS kelas 3, di beli negara.
Jadi nanti tidak ada lagi
kasus penolakan pada orang sakit,
masak karena ODGJ tidak dilayani?
Karena tidak ada KTP, itu pelanggaran.”Pungkas Ribka Selain itu, Forum Kedaulatan Kesehatan Rakyat juga turut membahas situasi
sosial politik yang berimbas pada
ketahanan sistem kesehatan nasional.
Dalam kondisi seperti ini, mereka
menilai bahwa kebijakan yang tidak
tepat dapat memperburuk situasi dan membahayakan masa depan kesehatan masyarakat Indonesia.
Konferensi pers dihadiri oleh awak
media, aktivis dan berbagai relawan kesehatan Indonesia. Ke depan akan digelar diskusi yang lebih komprehensif untuk menindaklanjuti kebijakan kesehatan dari pemerintah, guna memastikan sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang kesehatan.
(WH/Red)
