Jakarta, – (Asta Cita Media)
Pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming membentuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang awalnya Menteri Koperasi dan UKM.
Gagasan Prabowo-Gibran dengan membentuk Kemenkop tentunya tidak lepas dari keinginan mengembalikan marwah gerakan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa dan fundamentalism ekonomi bangsa.
Penunjukan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menaruh harapan besar rakyat indonesia khususnya gerakan koperasi. Agar kementerian koperasi dapat menjadi lokomotif dalam menggerakkan kembali koperasi di Indoneia yang konstitusional sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Menkop Budi Arie merumuskan beberapa program strategis dalam rangka menyelesaikan problematika koperasi di Indonesia dan mengembalikan marwah koperasi Indonesia. Termasuk dalam mendukung Program Asta Cita Prabowo-Gibran serta pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Beberapa program strategis antara lain Digitalisasi Koperasi, Rebranding dan Revitalisasi Koperasi serta penguatan tata kelola dan SDM Koperasi.
Instrumen ini dalam rangka memperbaiki ekosisistem koperasi. Sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Sebab, saat ini ratio masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi sangat kecil.
Data menunjukkan, hanya sekitar 27 juta masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi.sangat berbeda dengan Amerika Serikat, yang 125 juta masyarakatnya berkoperasi padahal negaranya menganut individualisme.
Langkah berikutnya, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akibat salah kelola oleh oknum. Karena di negara negara yang koperasinya maju seperti di Jerman dan Denmark, koperasi dikelola secara profesional hingga menjadi lokomotif ekonomi negaranya.
Program revitalisasi koperasi yang konprehensif, menjadi program yang sangat baik dengan konsep merevitalisasi koperasi-koperasi bermasalah di Indonesia dengan konsep hulu sampai hilir. Sehingga koperasi bisa kembali berkontribusi untuk kesejahteraan anggota dan bangsa ini.
Dalam rangka penguatan SDM koperasi, pendekatan program sarjana penggerak koperasi sangat baik dengan memaksimalkan output perguruan tinggi yang berkompeten dalam rangka berpartisipasi dalam tata kelola SDM.
Selain itu, rencana menjadikan kampus-kampus yang berlatar belakang koperasi menjadi BLU Kemenkop, adalah terobosan yang sangat baik untuk fokus dalam penguatan SDM koperasi melalu perguruan tinggi koperasi atau Kemenkop.
Penguatan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan koperasi untuk menjawab problematika klasik yaitu modal.
Diketahui, LPDB Kementerian Koperasi saat ini sebesar Rp 16,8 triliun. Dengan dana tersebut diharapkan dapat menggerakkan badan usaha koperasi dengan pola tepat sasaran untuk meminimalisir risiko.
Kemudian gagasan Kemenkop tentang Bank Koperasi Digital, sebagai pengganti Fungsi Bank Bukopin yang dahulu milik gerakan koperasi yang saat ini telah di Akuisisi Kookmin Bank, raksasa Bank asal Korea, Bank Digital Koperasi ini nantinya akan menjadi intermediasi Bank Koperasi dan Anggota Koperasi.
Di negara Maju, Bank Koperasi telah menjadi kekuatan keuangan negara dan agen pembangunan. Saat ini di Jerman, sektor keuanganya secara keseluruhan 74 persen ditopang oleh koperasi simpan pinjam (Bank Koperasi )dan bank tabungan yang mengadopsi prinsip koperasi.
Ketika krisis ekonomi tahun 2008 misalnya, mereka justru melancarkan double lending yang mengakselerasi ekonomi rakyat ketika bank umum menjadi penuh kehati hatian (over prudent).
Program-program strategis tersebut sangat brilian dalam rangka mengembalikan khittah koperasi menjadi soko guru ekonomi bangsa, implementasi asta cita Prabowo, dan menjadikan koperasi sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional.
Selamat bekerja Pak Menteri Koperasi. Bangkit Indonesia Emas.
Editor: D.Wahyudi
Penulis adalah Dr. Asrip Putera, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari, sekaligus Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Pegawai Negeri (KSPPS) Universitas Haluoleo.
(Rls/Red)
