Kota Tangerang, – (Asta Cita Media)
Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-24 tingkat Kota Tangerang, yang berlangsung 5 sampai 8 Oktober 2025 di Kecamatan Cipondoh kembali jadi sorotan publik.
Di balik kemegahan acara yang menelan biaya kurang lebih dari Rp1 miliar, muncul kritik tajam soal transparansi anggaran, ketimpangan peserta antar kecamatan, hingga tudingan bahwa kegiatan ini tak lebih dari ritual tahunan yang kehilangan ruh pembinaan.
Ketua Pelaksana MTQ 2025, KH Zuhri Fauzi, menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran telah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua penggunaan dana transparan dan ditandatangani penerima, baik peserta maupun dewan hakim,” ujarnya, dilokasi acara, Senin (07/10/2025) malam.
Fantastisnya, ia menyebut total biaya pelaksanaan MTQ tahun ini lebih dari Rp1 miliar, digunakan untuk perlengkapan, konsumsi, transportasi Dewan Hakim, sewa Green Hajj Hotel sebagai pusat kegiatan, hingga hadiah pemenang.
Namun ironisnya, di tengah besarnya anggaran panitia tetap menyerahkan urusan penginapan peserta kepada masing-masing kecamatan karena keterbatasan pagu dana.
“Kalau di hotel bisa habis Rp2 juta per orang untuk empat hari. Jadi, menyewa rumah lebih hemat,” jelasnya.
Panitia juga mengakui, tidak semua kecamatan bisa menurunkan peserta penuh sesuai ketentuan. Idealnya 64 peserta per kecamatan, tapi kenyataannya banyak yang bolong.
“Kapasitas tiap kecamatan memang beda-beda,” ungkapnya.
Sementara isu peserta impor dari luar daerah juga jadi perbincangan publik. Panitia membantah keras tudingan itu.
“Itu bukan naturalisasi. Mereka belajar di pesantren Kota Tangerang dan tercatat di Dapodik atau Emis, jadi sah,” tegasnya.
Selama pelaksanaan, panitia menyediakan media center di Green Hajj Hotel, sebagai pusat informasi pendaftaran, data Dewan Hakim, hingga hasil perlombaan.
Sekitar 90% dewan hakim berasal dari Kota Tangerang, dan sisanya dari tingkat provinsi atau nasional sebagai juri pembanding.
“Langkah ini untuk menjaga objektivitas. Bukan karena tidak percaya, tapi agar tidak ada ketidaknetralan,” ujarnya.
Namun, isu netralitas tetap menjadi bayang-bayang klasik dalam setiap pelaksanaan MTQ, terutama jika lokasi dan pejabat penyelenggara berasal dari kecamatan yang sama.
Sementara itu, Kritik muncul dari Pengajar sekaligus aktivis dakwah, H Rasyid Dahlan, menyebut pelaksanaan MTQ di Kota Tangerang selama ini hanya bersifat seremonial tanpa makna pembinaan yang nyata bagi para ahli Qur’an.
“Selama ini LPTQ hanya dijadikan semacam budak tahunan. Padahal namanya Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur’an, bukan Lembaga Perlombaan Tilawatil Qur’an,” ujarnya melalui saluran telepon.
Menurutnya, setiap tahun anggaran yang digunakan melalui pemerintah Kota Tangerang di bawah kewenangan kecamatan justru lebih fokus pada perlombaan semata. Ia menilai, banyak pengurus LPTQ tidak tahu menahu soal besaran dan penggunaan anggaran di tingkat kecamatan.
“Jangan hanya ketua yang tahu. Pengurus lain juga harus paham, agar tidak muncul konspirasi atau ketidakterbukaan,” tegasnya.
Lanjut, ia menyebut pola yang berulang setiap tahun hanya berorientasi pada seremonial, bukan pembinaan berkelanjutan bagi qori, hafiz, atau masyarakat. Lebih jauh, ia menyoroti pola pelaksanaan MTQ yang dinilainya sudah jauh dari nilai-nilai Al-Qur’an. Mulai dari dugaan permainan penilaian, agen pemenang, hingga praktik transaksional dalam penentuan peserta.
“Sudah jadi rahasia umum, ada istilah agen yang mengatur siapa yang akan menang. Bahkan dikenal sampai luar kota,” ungkapnya.
Lalu ia juga menyinggung dugaan praktik transaksional yang kerap mewarnai arena MTQ, mulai dari level panitia, lurah, camat, hingga dewan hakim.
“Katanya lomba, tapi faktanya sudah ada ‘dil-dilan’ sebelumnya,bPolanya selalu sama, tak ada perbaikan, tak ada peningkatan spiritual juga. Kalau ditanya apakah ada permainan uang, indikasinya ada. Tapi tentu butuh investigasi mendalam untuk membuktikan,” kata Rasyid, yang juga mengingatkan bahwa sejumlah qori dan ofisial kini mulai enggan terlibat karena merasa tak adil.
Dengan hadiah tertinggi sekitar Rp6 juta, pembukaan dan penutupan MTQ memang tetap ramai, meski tanpa hiburan musik. Namun, di mata para penggiat Qur’an, MTQ Kota Tangerang kini kehilangan ruhnya.
“Kalau anggaran miliaran hanya habis untuk seremonial, tanpa memuliakan para penghafal Qur’an, maka kita sedang keliru memaknai pembinaan,” ujar Rasyid.
Tutupnya, Ia menegaskan, pemerintah daerah dan LPTQ harus kembali ke tujuan awal, membumikan Al-Qur’an lewat pembinaan berkelanjutan dan bersih dari kepentingan sempit.
berharap pemerintah daerah dan LPTQ melakukan introspeksi serius.
Menurutnya, MTQ semestinya menjadi wadah pembinaan spiritual yang berkelanjutan, bukan ajang menghabiskan anggaran.
“Kalau ingin memuliakan Al-Qur’an, pembinaannya harus berkelanjutan dan bersih dari kepentingan sempit,” pungkasnya.
Dengan dana lebih dari Rp1 miliar, publik patut ditanyakan, apakah MTQ Kota Tangerang sungguh melahirkan generasi Qur’ani atau sekadar pesta tahunan yang gemerlap di hotel dan aula kota.
(Dl/Red)
